Kaltara

Di Atas Rata-rata Penilaian, Indeks SPI Kaltara 80,03

TANJUNG SELOR – Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Kalimantan Utara (Kaltara) pada 2019 menunjukkan hasil menggembirakan. Sesuai hasil survei yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) secara independen, Pemprov Kaltara mendapatkan poin 80,03. Nilai ini lebih tinggi dibanding indeks rata-rata SPI secara nasional, 76,98.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengatakan, penilaian Indeks SPI merupakan bentuk aksi kolaboratif yang melibatkan sejumlah instansi. Di antaranya, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan (Bappenas), Komisi Pemberantasan Korupsi, juga Badan Pusat Statistik. Termasuk pemerintah daerah.

SPI sendiri dilakukan sebagai upaya memetakan risiko korupsi dan memajukan upaya pencegahannya. Adapun penilaiannya bersumber dari pemangku kepentingan instansi yaitu Aparatur Sipil Negara (Integritas Internal), pengguna layanan (Integritas Eksternal) dan penilaian eksper terkait kementerian/lembaga/pemerintah daerah (KLPD).

Gubernur menjabarkan, ada 3 indikator yang menjadi dasar penilaian. Yang pertama, penilaian integritas internal terdiri dari Budaya Organisasi dengan meliputi transparansi, konflik kepentingan, keberadaan calo, nepotisme, suap, kerugian negara dan penyalahgunaan wewenang oleh atasan.

“Selanjutnya mengenai sistem antikorupsi yang ditujukan pada keberadaan dan efektivitas sistem antikorupsi. Kemudian, pengelolaan sumberdaya manusia yang terdiri dari proses rekrutmen, promosi, mutasi dan kebijakan peningkatan kualitas SDM. Serta pengelolaan anggaran, meliputi penyelewengan anggaran, perjalanan fiktif, dan pemotongan honor tak resmi,” beber Irianto, didampingi Kepala Inspektorat Kaltara, Ramli.

Indikator penilaian selanjutnya, adalah integritas eksternal yang dilakukan dari sudut pandang masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Dengan kata lain, indikator ini didefinisikan sejauh mana ASN sebagai penyedia layanan publik melaksanakan tugasnya secara transparan, akuntabel dan bebas korupsi.

“Ada 3 komponen variabel yang menjadi penilaian. Misalnya transparansi pelayanan dan integritas pelayanan. Kemudian integritas pegawai dan sistem antikorupsi yang meliputi kampanye antikorupsi, sanksi perilaku korupsi dan tindak lanjut pengaduan,” jelasnya.

Yang ketiga, penilaian eksper yang terdiri dari 2 komponen. Yaitu, transparansi dan sistem antikorupsi. Pada komponen ini KPK dan BPS ingin mengetahui transparansi lembaga publik melalui sudut pandang narasumber ahli. “Untuk teknis metode survei yang dilakukan bekerjasama dengan BPS,” jelas Irianto.

Untuk diketahui, penilaian Indeks SPI dilaksanakan pasa 127 instansi pemerintah. Meliputi 27 kementerian/lembaga, 15 pemerintah provinsi, 25 pemerintah kota dan 60 pemerintah kabupaten se Indonesia. Ini merupakan sebagai bentuk akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan pada ranah birokrasi.

Di Kaltara, jumlah responden yang menjadi sampel SPI sebanyak 130. Ini meliputi, 60 responden dari kalangan ASN, 60 responden pengguna layanan publik (masyarakat) Provinsi Kaltara, dan 10 responden kalangan eksper.

Ke-10 responden eksper ini, dikatakan Ramli, terdiri dari Gubernur maupun Sekretaris Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Ombudsman, Pensiunan ASN dengan kriteria minimal eselon II, LSM anti korupsi, Asosiasi Pengusaha (Kadin) serta Kepolisian.

Sedangkan untuk metode survei yang dilakukan dengan pengambilan sampel acak (random sampling) yang dilaksanakan secara independen oleh BPS. “Jadi penilaiannya memang benar-benar independen. Kita tidak mengetahui siapa saja respondennya,”jelas Gubernur.

Berdasarkan data yang dihimpun, Indeks SPI rata-rata 127 K/L/PD yang mengikuti kegiatan tersebut adalah 76,98. Rinciannya, Indeks rata-rata 27 Kementerian/Lembaga adalah 78,43. Sedangkan indeks rata-rata 15 pemerintah provinsi adalah 70,94. Kemudian Indeks rata-rata dari 25 pemerintah kota adalah 78,04, serta indeks rata-rata dari 60 kabupaten 77,4. (humas)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close