Kaltara

Anggap Musprov Inkonstitusional, KNPI Kaltara Terancam Dualisme

Tarakan – Aksi walkout yang dilakukan 42 Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI Kota Tarakan pada Musyawarah Provinsi (Musprov) II KNPI Kaltara, 26 Mei lalu, terus berlanjut.

Kali ini, puluhan OKP dan DPD KNPI kabupaten-kota yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Kaltara berani menyatakan sikap siap melakukan dualisme kepengurusan KNPI Provinsi Kaltara. “Kami masih memiliki etika baik meminta DPP KNPI dibawah kepemimpinan Muhammad Rifai Darius menganulir pelaksanan Musprov II lalu dan segera menggelar Musprov kembali dengan semangat demokrasi yang baik,” ujar Darmawansyah Koordinator Aliansi Pemuda Kaltara, Selasa (29/05).

Ia menjelaskan pihaknya akan menyurat resmi kepada DPP KNPI terkait pelanggaran konstitusi Musprov II DPD KNPI Kaltara. “Mulai dari dari draft jadwal Musprov, draft tata tertib, draft rapat kerja dan lainnya. Belum lagi kecurangan dalam keabsahan peserta dan peninjau,” bebernya.

“Apabila etika baik kami tidak diindahkan DPP KNPI kubu Muhammad Rifai Darius maka kami Aliansi Pemuda Kaltara yang terdiri 42 OKP dan 1 DPD KNPI Kota Tarakan akan melakukan langkah strategis membentuk DPD KNPI Kaltara baru (dualisme),” tegasnya.

Darmawansyah mengungkapkan gerakan ini berisi OKP-OKP yang selama ini mewarnai pergerakan luhur kepemudaan di Provinsi Kaltara. Artinya, identitas OKP yang berada dalam Aliansi Pemuda Kaltara jelas dan bukan abal-abal. “Bayangkan kami ini OKP jelas ada GP Ansor, IPNU, IPPNU, Pemuda Muhammadiyah, Mahasiwa Muhammadiyah, HMI, PMII, Pemuda Pancasila dan organisasi nasionalis lainnya tidak terakomodir dalam kepesertaan. Anehnya banyaknya peserta Musprov I KNPI Kaltara lalu tidak terakomodir dan memiliki hak suara pada Musprov II. Kan ini lucu, jadi yah sudahlah kami minta DPP KNPI jujur dan beretikad baik memperbaikinya,” paparnya.

Oleh karena itu, sejak terhitung 30 hari dari dikeluarkannya pernyataan ini pihaknya memberikan batasan waktu DPP KNPI untuk memberikan jawaban. “Jika tidak mohon maaf, kami akan melakukan dualisme KNPI Kaltara. Kita tinggal perang nilai dan semangat gerakan yang mana lebih berguna kepada masyarakat. Biarkan masyarakat dan pemuda Kaltara yang menilai serta memberikan sanksi sosialnya,” tutur Darmawansyah. (*)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close