Kaltara

Kapolri Komitmen Percepat Pembangunan Polda

TANJUNG SELOR, pelitanews.co.id – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie mengatakan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berkomitmen untuk segera mempercepat pembangunan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Kaltara. Hal ini ditandai dengan adanya kunjungan Kapolri Jenderal Tito Karnavian ke Tanjung Selor, Jumat (15/12) lalu.

Menurut Irianto, dipercepatnya pembangunan Mapolda Kaltara merupakan kebutuhan yang begitu mendesak. Mengingat letak geografis Bumi Benuanta-sebutan lain Kaltara terletak di beranda terdepan negara.

Alhamdulillah, Kapolri menyampaikan berkomitmen untuk mempercepat pembangunan Polda Kaltara,” ujar Gubernur.

Di samping itu, lanjut Irianto, juga sebagai salah satu upaya penanggulangan terorisme dan radikalisme belum lagi pemberantasan narkoba yang menjadi komitmen pemerintah daerah. Karena itu, dengan hadirnya Polda Kaltara, stabilitas keamanan akan menjadi lebih baik di Kaltara. “Agar Polda ini bisa berjalan, struktur organisasinya harus sudah terbentuk. Sedangkan untuk membangun Mapolda, lahannya harus sudah terselesaikan semua. Berdasarkan informasi dari Kapolri, pembangunan ini harus melalui tahapan terbentuknya struktur organisasi Polda. Rencananya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) akan menandatangani struktur organisasi Polda Kaltara dalam waktu dekat,” beber Gubernur.
Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 40 miliar sebagai dana hibah untuk percepatan pembangunan Polda Kaltara. Untuk sementara waktu, Mapolda Kaltara akan menggunakan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan di Kilometer (KM) 9 Bumi Rahayu. Selain pembangunan kantor, lanjut Irianto, yang dibahas pada saat pertemuan dengan Kapolri adalah soal pembangunan perumahan untuk personel yang akan menempati Polda Kaltara.

Sementara, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pembangunan Polda Kaltara harus dipercepat untuk mengantisipasi kerawanan tindak penyelundupan dan terorisme. “Karena perbatasan, ada ratusan jalan tikus menurut Pak Gubernur, (jalan tikus) menuju Serawak dan sekitarnya. Maka dari itu rawan penyelundupan dan teroris. Dibutuhkan percepatan Polda Kaltara untuk memelihara Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat), meyakinkan Kaltara ini aman untuk pembangunan,” ujar Tito usai melakukan pertemuan di Kantor Gubernur Kaltara.

Usai pertemuan, Tito juga sempat melakukan kunjungan untuk mendukung realisasi pembangunan Polda Kaltara. Diantaranya mengunjungi eks Gedung DPRD Bulungan di KM 9 sebagai markas sementara Polda Kaltara. “Paparan oleh Gubernur tentang kesiapan dukungan Pemda untuk pembangunan Polda Kaltara di kantor Gubernur, antara lain pinjaman bangunan Polda Kaltara, bangunan eks gedung DPRD Bulungan. Lalu kesiapan lahan diyakinkan tidak ada masalah,” katanya.

Selain itu, kata Tito, Markas Besar (Mabes) Polri saat ini menunggu hibah lahan yang disiapkan Pemprov Kaltara di kawasan Kota Baru Mandiri (KBM). Luas lahan yang disiapkan pemprov untuk pembangunan Mapolda Kalimantan Utara mencapai 22,3 hektare. “Kalau itu sudah klir, kami akan anggarkan pembangunan di 2019 dan jadi (terbangun) di akhir 2019. Untuk 2018, biaya operasional tidak ada masalah. Tinggal perumahan anggota saja,” ujarnya.

Kapolri meminta Gubernur dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyiapkan lahan tersebut tanpa ada persoalan sengketa di atasnya. Polda Kaltara rencananya akan menjadi Polda tipe B yang dipimpin seorang jenderal bintang satu atau Brigadir Jenderal (Brigjen). Polri menyiapkan 830 personelnya untuk mengisi Polda baru tersebut. “Dengan pembagian luas Mapolda 10 hektare, luas lain-lain 20 hektare. Anggaran Rp 267, 602 miliar,” kata Tito.(humas/pn1)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close