INOVASIKaltara

Gubernur Arahkan Daerah Intens Buat Terobosan Pelayanan Publik

JAKARTA, pelitanews.co.id – Dalam Rapat Kerja Pemerintah dengan Gubernur dan Bupati serta Walikota yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Selasa (24/10), ada beberapa hal yang menurut Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie patut diperhatikan dan ditindaklanjuti.

Di antaranya, kata Gubernur, Presiden mengarahkan adanya perubahan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Jadi, dana APBD itu tak perlu lagi dibagi merata ke dinas atau OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Tapi harus difokuskan untuk mendanai program prioritas sehingga hasilnya nyata dan dapat langsung dirasakan masyarakat,” kata Gubernur usai menghadiri RKP dengan Gubernur dan Bupati serta Walikota di Istana Negara.

APBD itu juga harus terus difokuskan pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menekan inflasi. Disamping itu, investasi industri dan manufaktur juga harus cepat direalisasikan dengan mempercepat dan mempermudah proses perizinan. Dan, regulasi investasi tersebut harus dikawal sehingga lebih cepat direalisasikan rencana investasinya.

“Selama ini, harus diakui bahwa regulasi perizinan di bidang investasi industri dan manufaktur sangat panjang dan berbelit-belit. Dan, seharusnya atas hal itu, kita malu. Karena, dunia saat ini, persaingan sangat ketat dan perlu pergerakan cepat. Dari itu, saya minta kepada daerah-daerah untuk makin intens melakukan terobosan yang mengarah kepada upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” papar Irianto.

Hal lain yang dibeberkan Presiden pada RKP itu, kata Gubernur adalah masalah penyimpangan dan penyelewengan atau korupsi anggaran negara atau daerah. “Untuk mencegahnya, setiap kepala daerah diminta berhati-hati dalam menggunakan anggaran negara atau daerah. Pemerintah juga akan membangun sistem yang terintegrasi dan merata penerapannya. Misalnya, e-Planning, e-Budgeting, e-Procurement. Juga sistem pengawasan untuk meningkatkan fungsi dan peran dari Inspektorat. Menindaklanjuti hal itu, nanti akan diterbitkan Perpres (Peraturan Presiden) atau PP (Peraturan Pemerintah) yang akan meningkatkan tugas dan fungsi APIP di daerah,” tuntasnya.

Guna diketahui, RKP dengan Presiden kemarin disertai juga oleh Bupati dan Walikota se Kaltara. Di antaranya, Walikota Tarakan Sopian Raga, Bupati Bulungan H Sudjati, Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafidz, Bupati Malinau Yansen TP dan lainnya.(humas/pn1)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close