Kaltara

Usulan DOB, Gubernur Minta Ada Pengecualian untuk Kaltara

Bersama Para Bupati, DPRD dan Ratusan Warga, Lakukan Audensi dengan Pimpinan DPD RI

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat memaparkan kondisi Kaltara di depan pimpinan dan anggota DPD RI di Gedung DPR/MPR RI, Selasa (19/09)
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat memaparkan kondisi Kaltara di depan pimpinan dan anggota DPD RI di Gedung DPR/MPR RI, Selasa (19/09)

JAKARTA, lintasbenuanta.com – Tak hanya berjuang untuk investasi daerah, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie juga memperjuangkan aspirasi masyarakat di wilayahnya. Salah satunya, upaya percepatan untuk pembentukan 5 Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kaltara yang kini telah diusulkan.
Selasa (19/09) kemarin, bersama Ketua DPRD Kaltara Bapak Marten Sablon, beserta wakil ketua dan anggota, Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid, Bupati Malinau  Yansen TP, Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala serta presidium dan ratusan masyarakat dari 5 daerah calon DOB di Kaltara, gubernur melakukan audensi dengan pimpinan dan anggota DPD RI, yang dalam kesempatan ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono.
Tujuan utama dalam audensi yang juga dihadiri oleh anggota DPR RI ini, adalah menyampaikan usulan 5 calon DOB dari Kaltara. Yaitu, calon Kota Sebatik, Tanjung Selor, calon Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya), Apau Kayan dan rencana DOB Krayan.
“Atas nama masyarakat Indonesia di Kalimantan Utara, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPD RI atas diterimanya kedatangan kami,” ujar Irianto mengawali pembicaraan dalam pertemuan yang dilangsungkan di Ruang Pertemuan Lantai II Gedung Nusantara IV Komplek DPR/MPR RI Jl Gatot Soebroto Jakarta.
Dalam paparannya, Irianto mengungkapkan, tujuan utama usulan pembentukan DOB di Kaltara adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.
Wilayah Kaltara, yang sebagian besar berada di perbataaan negara, sebutnya, membutuhkan sentuhan khusus agar percepatan pembangunan. “Idiealnya moratorium pembentukan DOB dikecualikan untuk daerah-daerah di perbatasan. Termasuk di Kaltara. Karena tujuannya untuk percepatan pembangunan,” ujarnya.
Disampaikan, dari lima daerah yang diusulkan menjadi DOB, empat di antaranya berada di wilah perbatasan. Sementara satu, yaitu Tanjung Selor diusulkan untuk memenuhi syarat ibukota provinsi yang harus berkedudukan di Kota.
Lebih jauh Irianto menjelaskan, lima daerah yang diusulkan menjadi DOB secara administratif dan legalitas hukum telah memenuhi syarat semua. Pulau Sebatik salah satunya. Daerah ini sudah diusulkan sejak lama. Yaitu sejak 2011 lalu. Bahkan sewaktu presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah dikeluarkan Amanat Presiden (Ampres). “Namun karena adanya pergantian pemerintahan ada kebijakan baru, dan harus diusulkan dari awal kembali. Dan itu sudah kita penuhi,” jelas Irianto.
Sementara tiga daerah lainnya, seperti Kabudaya, Apau Kayan dan Krayan, diusulkan menjadi DOB, dengan alasan karena rentang jarak yang jauh dari ibukota kabupaten induk maupun provinsi. Dengan menjadi  DOB, harapannya pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal. Begitu juga pembangunan, yang diharapkan ada percepatan. “Pertimbangan utama lainnya, adalah karena alasan geopolitik dan geostrategis, serta pertahanan negara. Karena posisinya di perbatasan,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, gubernur berharap pimpinan dan anggota DPD RI bisa membantu turut memperjuangkan percepatan terbentuknya DOB di Kaltara. “Salah satunya, kami mohon dari pertemuan ini ada rekomendasi tertulis oleh DPD RI yang nantinya disampaikan kepada ketua dewan otonomi daerah, bahkan kepada Presiden,” ungkapnya.
Gubernur juga berharap ada pengecualian untuk pembentukan DOB Kaltara. Karena seperti diketahui, saat ini pemerintah masih mengambil kebijakan moratorium pembentukan DOB. “Alhamdulillah saat ini Kaltara mendapat pengecualian untuk penerimaan CPNS, meski daerah lain masih moratorium. Harapan kami dalam pembentukan DOB ini Kaltara juga ada pengecualian,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menegaskan, DPD RI siap mengawal pembentukan DOB di Kaltara. Bahkan, katanya, sejauh ini DPD RI telah memperjuangkan sejumlah daerah di Tanah Air yang mengusulkan menjadi DOB.
“Saat ini ada 178 calon DOB yang sedang kita perjuangkan. Kita sudah beberapa kali melakukan pertemuan, baik dengan pemerintah maupun DPR RI. Kami dari DPD komitmen ingin memperjuangkan pembentukan DOB. Karena kita menyadari terbentuknya DOB memberikan dampak positif untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Disebutkan, dalam pembentukan DOB ada beberapa pihak yang terlibat. Selain DPD RI, ada DPR RI melalui Komisi II. Kemudian pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Dan lagi sekarang ada Dewan Otonomi Daerah yang diketuai oleh Wakil Presiden. “Masyarakat Kaltara jangan khawatir, kami dari DPD siap bersama-sama memperjuangkan pembentukan DOB di Kaltara,” tandasnya. (humas)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close