Kaltara

Gubernur Bersama Ketua DPRD dan Bupati Akan Temui Ketua DPD RI

Sampaikan Usulan 5 Calon DOB di Kaltara

SEBATIK
Sebatik, salah satu wilayah yang akan diusulkan menjadi DOB.

TANJUNG SELOR, lintasbenuanta.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) bersama ketua DPRD dan tiga bupati di Kaltara akan menemui Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait percepatan usulan 5 calon Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kaltara.
Demikian disampaikan Kepala Biro (Karo) Pemerintahan Sekretariat Provinsi Kaltara Datu Iqra Ramadhan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Camat se Kaltara di DC Mega Hotel Jl Sengkawit Tanjung Selor, Kamis (14/09).
Datu Iqra mengatakan, ada 5 wilayah di Kaltara yang diusulkan untuk menjadi DOB. Tiga di antaranya di Kabupaten Nunukan, yaitu Kota Sebatik, Bumi Dayak Perbatasan, dan Krayan. Kemudian satu di Malinau, yakni Apau kayan, serta Kota Tanjung Selor di Bulungan Kota Tanjung Selor. “Usalan ke-5 DOB ini sudah kita sampaikan semua kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” kata Datu Iqra.
Untuk menindaklanjuti usulan tersebut, dijadwalkan pekan depan Gubernur (Dr H Irianto Lambrie bersama Ketua DPRD Kaltara, Bupati Bulungan, Bupati Malinau, Bupati Nunukan, serta Ketua DPRD masing-masing, termasuk dari tim presidium akan bertemu dengan Ketua DPD RI.
“Kita jadwalkan tanggal 19 September atau paling lambat Sabtu depan. Nanti rombongan dari Kaltara akan dipimpin langsung oleh Pak Gubernur. Pertemuan ini dalam rangka mendorong percepatan pembentukan 5 DOB yang kita usulkan,” ungkapnya lagi.
Usulan ke-5 calon DOB, semua sangat penting. Apalagi secara geografis, rata-rata wilayah yang diusulkan, berada di perbatasan Indonesia – Malaysia. Alasan lain, sejauh ini beberapa wilayah tersebut, seperti Krayan, Kabudaya dan Apau Kayan sangat jauh jangkauannya dari ibu kota kabupaten masing-masing.
“Dengan dimekarkan, salah satu tujuannya adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sementara DOB Tanjung Selor, kita usulkan karena untuk memenuhi Undang-Undang. Di mana salah satu syarat ibukota provinsi adalah kota,” terangnya.
Dikatakan, dalam usulan pembentukan DOB ini, Pemerintah Provinsi sangat mendukung sekali. Namun soal keputusan tergantung dari pemerintah pusat dan DPR RI. Karena untuk pembentukan DOB, ada 3 yang harus bersinergi. Yaitu pemerintah, DPR RI dan DPD RI. “Makanya nanti kita akan bertemu dengan Ketua DPD RI. Mudah-mudahan saja, nanti mendapat respons positif untuk percepatan DOB yang kita usulkan,” imbuh Datu Iqra.
Sementara itu, berkaitan dengan Rakor Camat se Kaltara kemarin, disampaikan Datu Iqra, selain bertujuan untuk mensinkronkan dan mensinergikan program kerja pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota se Kaltara. Sekaligus juga mempersiapkan aparatur di daerah untuk menghadapi permasalahan yang cukup kompleks. Sehingga penataan pelayanan publik perlu dimaksimalkan.
Selain para camat, Rakor ini juga diikuti oleh para kepala dinas pemberdayaan desa, Badan kepegawaian daerah, serta kepala bagian Tata Pemerintahan kabupaten/kota. Dengan nara sumber di antaranya dari Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri), kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Provinsi Kaltara, serta Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara.
Materi yang disampaikan selama Rakor, di antaranya optimalisasi fungsi kecamatan  dalam pemberdayaan masyarakat desa, pendidikan teknis pemerintahan bagi camat, serta mengenai peran camat dalam pembinaan dan pengelolaan keuangan desa. (humas)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close