EkonomiKaltara

Investasi China ke Kaltara Diperkirakan Mencapai USD 45,98 Miliar

Bangun Kawasan Industri, Hydro Power Hingga Kilang Minyak

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie berdiskusi ringan dengan Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan usai Rakor, kemarin.
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie berdiskusi ringan dengan Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan usai Rakor, kemarin.

JAKARTA, lintasbenuanta.com – Pemerintah melalui kementerian terkait, terus berupaya melakukan percepatan beberapa program strategis nasional. Yang salah satu di Kalimantan Utara (Kaltara). Seperti yang dilaksanakan Selasa (5/9) kemarin. Sipimpin langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman, Luhut B Panjaitan, digelar Rapat Koordinasi kerjasama investasi pemerintah Indonesia dan Tiongkok atau China di Ruang Rapat Lantai II Kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Selasa (05/09/2017).
Hadir di antaranya Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo)  RI Rudiantara, Kepala BKPM RI Thomas T Lembong, serta para pejabat kementrian terkait.
Dari Kaltara dihadiri lngsung oleh Gubernur Dr H Irianto Lambrie dengan didampingi beberapa kepala OPD tekaitnya.
Rapat koordinasi ini berlangsung sangat terfokus. Terutama pada empat lokasi yang akan menjadi fokus progres belt and road initiative (BRI) Indonesia – Tiongkok. Yaitu, Sumatera Utara, Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Termasuk Bali.
Dari empat lokasi ini, memiliki spesifikasi program yang berbeda-beda. Kalimantan Utara misalnya. Di Provinsi termuda ini, akan dikembangkan investasi untuk pembangunan sektor perkebunan, hydro power, serta pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi. Termasuk juga rencana pembangunan kilang minyak.
Dari paparan yang disampaikan oleh Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, ada beberapa program di Kaltara yang akan masuk di dalam BRI Indonesia – Tiongkok.
Di antaranya, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Nunukan, yang meliputi pelayanan lintas batas negara, Hankam, Pariwisata, perkebunan, perikanan dan pertambangan.
Kemudian Rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tarakan, yang di dalamnya meliputi pariwisata, kehutanan perkebunan, dan pertambangan.
Termasuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kayan Mentarang, yaitu Taman Nasional Kayan Mentarang, serta Proyek Strategis Nasional (PSN) KIPI Tanah Kuning.
Dari semua program rencana kerja sama investasi Tiongkok (China) untuk ke Kaltara diperkirakan nilai investasinya USD 45,98 miliar.
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie usai pertemuan mengungkapkan, dari program-program tersebut, diutamakan   tiga kegiatan prioritas. Dengan nilai investasi kurang lebih USD 26 miliar. Yaitu, pembangunan kawasan industri dengan klaster khusus industri alumina (USD 7,0 miliar)
Kemudian Pembangunan PLTA di Sungai Kayan Bulungan. Dengan investasi USD 17,30 miliar, serta KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi. Dengan investasi USD 1,68 miliar. Salah satunya untuk membangun pelabuhan internasional.
Dari rapat itu juga, kata Irianto, dibentuk tim kerja. Yaitu Komite Kerjasama GMF BRI yang diketuai Menko Maritim. Dan melibatkan beberapa menteri terkait di dalamnya.
“Termasuk lebih spesifik lagi, nanti per lokasi ada timnya.  Kaltara masuk dalam tim kerja atau working group II yang diketuai oleh Menteri Perindustrian,” ujarnya.
Dari pertemuan itu, ditarik kesimpulan, bahwa percepatan program kerja sama investasi antara Indonesia – Tiongkok melalui GMF BRI terus dilakukan. Bahkan Menko Kemaritiman minta agar progresnya selalu dilaporkan secepatnya.
Di samping itu, dikatakan gubernur, dalam rapat tersebut juga diperoleh banyak masukan juga untuk Kaltara. Di antaranya, agar kawasan industri yang terintegrasi. Kemudian rencana pembangunan PLTU sebagai alternatif pemenuhan energy sambil menunggu pembangunan PLTA yang cukup lama. “Kaltara memiliki banyak batubara, jadi untuk pembagunan PLTU insyaallah tidak masalah, dan bisa terbangun. Dari Tsingshan, yang berencana membangun industri smelter juga sudah melakukan survei,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, gubernur memberikan masukan terkait skema joint venture antara perusahaan Indonesia dengan RRT (Republik Rakyat Tiongkok). Dengan skema ini, menurutnya, akan makin mendorong transparansi pengembangan ekonomi dan investasi di Indonesia. “Selain itu, perlu diatur dengan sebaik-baiknya mekanisme penggunaan tenaga kerja asing asal RRT, agar tidak menimbulkan hal-hal kontra produktif dan kesan buruk terhadap pemerintah. Kemudian juga perlunya konsistensi yang kuat dan berkesinambungan dalam kebijakan pemerintah untuk menjamin keamanan berinvestasi dan berbisnis,” imbuh Irianto.
Seperti diketahui, Pemeritah Indonesia dan Tiongkok melakukan kerjasama dalam hal investasi yang dituangkan dalam Forum Belt and Road Initiative (BRI) yang berlangsung di Tiongkok, beberapa waktu lalu. Dalam kerja sama ini, dijelaskan Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Luhut B Panjaitan, skema yang akan dibangun bukanlah pinjaman dari Tiongkok ke Indonesia. (humas)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close